IMPLEMENTASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TELUK SARI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat. Di Desa Teluk Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, BUMDes beroperasi secara aktif berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, khususnya Pasal 22 ayat (2), yang mengamanatkan agar pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah kabupaten/kota, memberikan pembinaan, sosialisasi, pelatihan teknis, pengembangan manajemen dan SDM, serta dukungan dalam hal permodalan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan pada BUMDes di Desa Teluk Sari, antara lain kurangnya komunikasi yang jelas serta transparansi informasi mengenai pendapatan BUMDes, rendahnya kedisiplinan pengelola, dan belum adanya sistem inventarisasi yang memadai. Selain itu, BUMDes belum memiliki sistem pencatatan dan pemantauan stok alat tulis kantor (ATK) yang efektif.    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan referensi, serta teknik member check.

Hasil penelitian Implementasi Badan Usaha Mililk Desa (BUMDes) pada desa Teluk Sari dapat dikatakan masih belum terimplementasi dengan baik. pada sub variabel komunikasi, penyaluran komunikasi sudah cukup baik. kejelasan komunikasi sudah baik, konsistensi perintah sudah cukup baik. Kedua pada sub variabel Sumberdaya, pada indikator staf kurang baik. Pada indikator informasi sudah baik. wewenang masih kurang baik, dan fasilitas masih kurang baik. Ketiga pada sub variabel disposisi, pengangkatan kurang baik. insentif (gaji) kurang baik. Keempat pada sub variabel struktur biroktasi, Standard Operating Procedures (SOP) sudah baik. fragmentasi (tanggung jawab) cukup baik. Faktor penghambat antara lain, staf kurang kompeten di bidangnya dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor pendukung antara lain, kesesuaian usaha yang dikelola dengan potensi Desa Teluk Sari dan pelaksanaan program BUMDes Teluk Sari sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Disarankan Kepada Pemerintah Desa Teluk Sari, sebaiknya dapat memberikan pelatihan kepada para pelaksana program BUMDes agar mereka dapat lebih paham mengenai usaha yang dikelola Kepada pengawas BUMDes Teluk Sari, sebaiknya lebih dapat mengawasi lagi proses pelaksanaan implementasi program BUMDes pada desa Teluk sari.