IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 13 AYAT 1 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PERMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI DESA SUNGAI BAHADANGAN)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Fenomena masalah ini yaitu Tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintah kepada orang-orang yang membangun rumah di bantaran sungai, tidak adanya sosialisasi dari pelaksana peraturan ke masyarakat Desa Sungai Bahadangan, kesulitan pemerintah dalam melakukan relokasi penduduk yang sudah lama tinggal di bantaran sungai dikarenakan keterbatasan dana dan lahan untuk merelokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan) dan mengetahui faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Untuk mengumpulkan data, digunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan dipilih sebagai sumber data dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data (data display) dan pengambilan kesimpulan. Dikaji dengan uji kredibilitas data yakni perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan member check.

Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan) belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator seperti Penyebaran Informasi, Kejelasan Informasi, Ketersediaan Petugas, Ketersediaan Fasilitas, Tingkat pemahaman pelaksana terhadap peraturan, Ketegasan Petugas, Pembagian tugas antar instansi dan SOP. Faktor penghambat implementasi tersebut adalah karena Penyebaran informasi yang belum tepat sasaran, Informasi yang disampaikan ke masyarakat belum jelas, Petugas dilapangan yang masih sedikit, Fasilitas yang kurang memadai, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah, Belum ada ketegasan dari petugas pelaksana, Masih kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dan SOP yang belum dijalankan secara maksimal.

Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Permukiman Di Bantaran Sungai Desa Sungai Bahadangan), disarankan Kepada Satpol PP agar meningkatkan intensitas sosialisasi atau penyebaran informasi terkait larangan membangun rumah di bantaran sungai dan melakukan tindakan lebih tegas lagi kepada masyarakat agar tidak membangun rumah dibantaran sungai. Kepada Trantib Kecamatan Banjang agar melakukan pendampingan aktif kepada masyarakat dalam proses sosialisasi atau penyebaran Perda. Kepada Aparat Desa Sungai Bahadangan agar membantu mensosialisasikan Perda melalui forum-forum desa. Kepada Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai agar meningkatkan kesadaran akan bahaya  dan dampak tinggal di bantaran sungai.