IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA SERTA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA LOK BAN

Abstract

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Atas Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Lok Bangkai, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini diterapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang mencakup dua aspek utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini secara keseluruhan berjalan cukup baik. Pada aspek isi kebijakan, indikator seperti pihak yang dipengaruhi, jenis manfaat yang diterima, dan pelaksana program menunjukkan hasil positif, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya pelatihan dan partisipasi masyarakat. Pada aspek konteks implementasi, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat berjalan cukup baik, meski ada kelemahan dalam pengawasan dan pelatihan rutin perangkat desa. Faktor-faktor pendukung implementasi meliputi dukungan pemerintah daerah, kerja sama antar perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur yang memadai. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya kemampuan perangkat desa yang terlatih dan birokrasi yang rumit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan desa.