IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KECAMATAN PARINGIN KOTA KABUPATEN BALANGAN

Abstract

Permasalahan yang menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan reklame diantaranya tujuan dan sasaran peraturan daerah mengenai reklame yang belum tercapai, dasar hukum yang kurang diterapkan, komitmen petugas yang kurang optimal dalam hal pengawasan dan dukungan stakeholder atau instansi terkait yang masih kurang optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan implementasi Izin Penyelenggaraan Reklame di Kecamatan Paringin Kota Kabupaten Balangan cukup baik dari aspek 1) tujuan / sasaran kebijakan yang jelas & konsisten meliputi kejelasan tujuan yang baik, sasaran kurang baik dan konsistensi kurang baik. 2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi proses formulasi kebijakan yang baik. 3) proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang sangat jelas cukup baik, kepatuhan terhadap aturan kurang baik dan sosialisasi kurang baik. 4) komitmen petugas cukup baik, pembinaan teknis cukup baik dan keahlian petugas kurang baik, 5) dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik, bentuk dukungan pemerintah kurang baik dan koordinasi antar stakeholder cukup baik. 6) stabilitas kondisi sosial masyarakat kurang baik, kondisi ekonomi cukup baik, kondisi politik pemerintah dinilai baik. Faktor yang mempengaruhi terdiri faktor penghambat: pemasangan reklame yang tidak mempunyai izin, papan reklame/baliho yang melebihi izin waktu pemasangan, rendahnya kerjasama, faktor pendukung: kejelasan tujuan yang baik, peran pemerintah dalam proses formulasi kebijakan, adanya fakta pentingnya mengatur reklame dan kesigapan petugas dalam menertibkan reklame.