IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS LAPANGAN DWI WARNA)

Abstract

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna Barabai menciptakan dinamika kompleks antara penguatan ekonomi lokal dengan isu ketertiban lingkungan yang sering kali berujung pada okupasi ruang publik dan gangguan estetika kota. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini membedah efektivitas Perda Nomor 11 Tahun 2013 menggunakan teori George C. Edward III, di mana data primer diperoleh secara mendalam dari sepuluh informan melalui teknik purposev sampling dan divalidasi dengan uji triangulasi. Secara umum, pelaksanaan regulasi ini telah menunjukkan tren positif berkat pola komunikasi yang persuasif, integritas petugas yang tinggi, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengedepankan sisi humanis daripada tindakan represif. Meskipun ketersediaan sumber daya dan infrastruktur telah mendukung pergeseran stigma penertiban menjadi lebih edukatif, tantangan berupa celah sosialisasi yang belum merata serta ambiguitas target kebijakan masih menjadi faktor penghambat utama di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan diseminasi informasi digital oleh pemerintah daerah, konsistensi pengawasan Satpol PP, serta peningkatan disiplin kolektif dari para pedagang sangat diperlukan untuk meminimalisir ketidakpastian interpretasi sehingga visi tata kota yang bersih, tertib, dan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terwujud secara absolut.