EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Hambuku Lima Dan Desa Sungai Durait Hulu

Abstract

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah memberikan bantuan tunai bersyarat kepada orang yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Di desa Hambuku Lima dan Sungai Durait Hulu, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, seperti minimnya program pemberdayaan yang mengakibatkan ketergantungan penerima manfaat pada bantuan dan ketidakmampuan untuk mandiri. Selain itu, terdapat juga kendala dalam sistem pemutakhiran data penerima bantuan PKH yang tidak diperbarui, pelaksanaan P2K2 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang seharusnya dilakukan setiap bulan tetapi hanya terealisasi setiap dua bulan, serta kurangnya ketelitian dalam proses monitoring terhadap penggunaan dana PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam konteks pengentasan kemiskinan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Untuk pengumpulan data, digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebanyak dua belas informan dipilih melalui teknik Purposive Sampling untuk mendapatkan data yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis melalui teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan studi kasus di Desa Hambuku Lima dan Sungai Durait Hulu menunjukkan cukup efektif. Hal ini tercermin dari indikator-indikator yang telah berjalan sudah efektif, yaitu kewajaran, rasionalitas, substantif, dan ketepatan waktu. Selain itu, terdapat indikator-indikator yang dinilai cukup efektif, seperti hasil yang diharapkan, tujuan program PKH, keadilan, respon penerima manfaat, kemampuan dalam menanggapi keluhan, serta ketepatan sasaran. Di sisi lain, beberapa indikator yang belum efektif meliputi usaha yang diperlukan, penggunaan dana, pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan, konflik etis, dan asumsi. Faktor-faktor pendukung adalah penyaluran bantuan PKH yang dilakukan secara bertahap dan tepat waktu, peningkatan akses pendidikan bagi KPM, serta proses penetapan kelayakan penerima bantuan PKH. Sebaliknya, faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah pemutakhiran data KPM di aplikasi SIKS-NG yang belum sinkron antara data DTKS dan Dapodik, kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan PKH, kurangnya pemberdayaan KPM dalam program PENA, serta pelaksanaan P2K2 pada KPM yang seharusnya dilakukan setiap bulan tetapi hanya terealisasi setiap dua bulan.