KINERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PADA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abstract

Tujuan utama pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak yang berfokus pada sosialisasi adalah memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan sekolah mengenai pentingnya perlindungan anak, serta pencegahan kekerasan dan bullying terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, Program Perlindungan Khusus Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi beberapa kendala, antara lain pelaksaaan perlindungan anak yang belum sepenuhnya optimal, terutama keterbatasan Sumber Daya Manusia dan luas wilayah pelayanan, sehingga kegiatan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh desa dan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  kinerja pegawai Bidang PPA dalam melaksanakan Program Perlindungan Khusus Anak yang bersifat sosialisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian mmperlihatkan bahwa kinerja pegawai Bidang PPA dalam pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak yang bersifat sosialisasi secara umum tergolong cukup baik dilihat dari indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, dan kerja sama. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, terutama terkait kuantitas pelaksanaan sosialisasi dan jangkauan kegiatan. Faktor pendukung kinerja pegawai meliputi kemampuan mencari solusi dilapnagan dan responsivitas pegawai, sedangkan faktor penghambatnya meliputi kurangnya tindak lanjut usulan kegiatan, koordinasi yang kurang optimal dengan pihak kesternal, dan keterbatasan sumber daya, peran kepala bidang yang kurang aktif, dan evaluasi yang tidak rutin.