IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abstract

Di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Keadaan disiplin pegawainya cukup optimal, karena masih ada sebagian pegawai yang tidak sesuai jam kerja masuk dan keluar kantor serta kurang paham secara penuh. Tujuan Penelitian yaitu Implementasi kebijakan disiplin kerja pegawai di kantor Kecamatan Amuntai Selatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif. Sumber data dan teknik penarikan informan menggunakan purposive sampling sebanyak 14 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di analisis dengan teknik data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kreadibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator antara lain ; Pertama; Kemampuan Teknis Cukup Optimal, karena pegawai menjalankan tugas sesuai tugasnya. Kedua; Kemampuan berkoordinasi cukup optimal. Ketiga: SOP sudah ada dan dijalankan. Keempat: Sosialisasi cukup optimal, Kelima; Kejelasan informasi juga cukup optimal, Keenam; Kepatuhan juga cukup optimal. Ketujuh; Partisipasi cukup optimal, karena masih ada sebagian yang melanggar jam kerja. Kedelapan; Pembagian wewenang cukup optimal. Kesembilan; Komitmen cukup optimal karena rata-rata pegawai sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Faktor penghambat seperti kurangnya motivasi pujian pegawai teladan dan kurangnya sosialisasi serta kurangnya pengawasan kepada pegawai yang berada di luar jam kerja. Faktor pendukungnya seperti adanya kendaraan dinas. Disarankan kepada Camat sebaiknya memberikan pujian pegawai teladan setiap apel pagi Senin dan meningkatkan sosialisasi disiplin kerja, kepada pemerintah daerah sebaiknya memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan karir dan kepada pegawai agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan.