PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus: Desa Teluk Paring, Desa Jumba dan Desa Teluk Baru)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten  Hulu Sungai Utara dan Untuk mengetahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan mengambil studi kasus di Desa Teluk Paring, Desa Jumba dan Desa Teluk Baru. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptip kualitatif. Serta dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 15 informan dipilih dengan teknik   purposive sampling untuk menghasilkan data. Reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari analisis data. Perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check (pengecekan ke informan) adalah bagian dari uji kredibilitas. Partisipasi Masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih rendah. Hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah dapat dilihat pada indikator yaitu: Pertama, jarak tempat tinggal. Kedua, akses jalan. Ketiga, tingkat pendapatan. Keempat, prioritas pengeluaran. Kelima, kesadaran masyarakat. Keenam, persepsi masyarakat. Ketujuh, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak. Kedelapan, akses informasi pajak. Kesembilan, ketersediaan layanan online. Kesepuluh, sosialisasi pajak. Kesebelas, sikap petugas pajak. Keduabelas, motivasi masyarakat. Faktor penduukung partisipasi masyarakat yaitu kesadaran dari kalangan tertentu (ASN), adanya peraturan yang mengikat bagi ASN. Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat diantaranya pemberian sanksi yang  ringan, sikap petugas yang tidak komunikatif, kurangnya  sosialisasi dan pemberian infomasi, tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap pajak, nominal yang dirasa membebani masyarakat, lokasi pemabayaran pajak yang jauh dan tidak adanya digitalisasi.