IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin)

Penulis

  • ST Raudah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Penulis
  • Saidah Hasbiyah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Penulis
  • Nida Urahmah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Penulis

Kata Kunci:

Implementasi, Pemberdayaan Pedagang

Abstrak

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aset Indonesia yang saat ini menjadi perhatian pemerintah terikat dengan perencanaan yang mengikuti peraturan daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya proses komunikasi, minimnya akan fasilitas yang di sediakan pemerintah, dan kurangnya sumber daya pengawas atau staf dalam memberikan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Peraturan daerah yang diterapkan (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Terkait dengan Perencanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ( PKL) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Studi ini menerapkan penelitian dengan tingkat eksplanasi deskriptif kualitatif. Sumber data di ambil melalui penarikan informan menggunakan Teknik purpose sampling Dengan total tiga belas orang. Studi menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Terkait dengan Perencanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin) ini masih belum optimal, dilihat dari 4 sub variabel yaitu : pertama dari indikator Transmisi yang sudah optimal, Kejelasan dalam penataan pedagang kaki lima belum optimal, dan Konsistensi belum optimal. Kedua sub variabel Sumber Daya Indikator Staf belum optimal, Informasi sudah optimal, Wewenang belum optimal dan Fasilitas belum optimal. Ketiga sub variabel Disposisi yaitu indikator Efek Disposisi masih belum optimal, Pengaturan Birokrasi masih belum optimal dan Insentif belum optimal. Keempat sub variabel Struktur Birokrasi, indikator Standard Operating Procedures (SOP) sudah optimal, dan Fragmentasi atau tanggung jawab sudah optimal. Saran dalam penelitian ini adalah agar lebih melihat lagi kondisi pasar atau pedagang yang ada di pasar adaro

Diterbitkan

2025-10-28

Cara Mengutip

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin). (2025). Jurnal Kebijakan Publik, 2(3), 1198-1208. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1420

Artikel Serupa

1-10 dari 259

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.