IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN EMPU JATMIKA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan regulasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Empu Jatmika, Kecamatan Amuntai Tengah. Berdasarkan data dari tiga belas informan yang dihimpun lewat wawancara dan pengamatan langsung, penataan ruang publik ini dinilai sudah cukup optimal meski belum sepenuhnya memicu efek jera bagi para pelanggar yang menggunakan trotoar. Ditinjau dari dimensi komunikasi, sosialisasi aturan belum menyasar seluruh pelaku usaha dan penerapannya masih fluktuatif. Keterbatasan personel serta fasilitas pendukung pada variabel sumber daya tidak menghalangi jalannya pengawasan, sementara variabel disposisi memperlihatkan dedikasi yang kuat dari aparat meskipun ketegasan di lapangan masih harus ditingkatkan. Struktur birokrasi pun telah memiliki panduan kerja yang baku, walaupun peran Satpol PP masih sangat dominan dibandingkan instansi lainnya. Keberhasilan program ini turut didorong oleh kepedulian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, sedangkan kendala utamanya meliputi minimnya kepatuhan pedagang, konflik kepentingan, dan absennya area relokasi yang representatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk segera memfasilitasi lokasi berjualan yang baru, menggalakkan pembinaan secara persuasif, serta mempererat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan tata kota yang tertib.