PENGELOLAAN KEARSIPAN DI KANTOR KECAMATAN BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abstract

Menyadari pentingnya arsip sebagai pusat ingatan dan sumber informasi, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Kantor Kecamatan Banjang merupakan salah satu kantor pemerintahan yang melayani kepentingan umum yang tidak akan lepas dari kegiatan kearsipan. Keberhasilan dalam pengelolaan arsip ditentukan oleh banyak hal. Faktor-faktor kearsipan seperti sistem penyimpanan,  pegawai kearsipan, peralatan kearsipan, dan tentunya dengan lingkungan kerja. Peneitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sempel secara purposive sampling berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa indikator yang kurang baik, ini dapat dilihat dari 12 indikator yang dimana ada 7 indikator yang masih belum berjalan dengan baik seperti kebutuhan, kemampuan, perabotan, peralatan, pengetahuan, kebersihan dan keamanan. Sedangkan yang berjalan dengan baik ada 5 indikator yaitu jumlah arsip, keterampilan, kepribadian, pencahayaan, dan suhu. sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pengelolaan kearsipan di Kantor Kecamatan Banjang kurang baik. Untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan di Kantor Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti menyarankan kepada Plt Camat Banjang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai kearsipan sehingga pengelolaan dapat berjalan dengan optimal. Dan pengalokasian dana untuk sarana dan prasarana  kearsipan yang bisa membuat pengelolaan kearsipan di Kantor Kecamatan Banjang bisa terjlankan dengan maksimal nantinya.