MANAJEMEN KEARSIPAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI KASUS PBB)

Abstract

Arsip memiliki nilai dan peran penting karena berfungsi sebagai bukti resmi dalam pelaksanaan administrasi pemerintah dan kehidupan kebangsaan di Indonesia. Arsip bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi aparatur negara. Manajemen Kearsipan Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus PBB) masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain Tidak ada tempat penyimpanan atau loker arsip khusus di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) khususnya pada bidang PBB menyebabkan arsip tidak dikelola dengan baik sesuai dengan standar kearsipan. Dokumen arsip berupa data fisik dan non fisik menumpuk dan terpisahpisah, seperti dokumen atau surat. Ditambah dengan keterbatasan ruang penyimpanan dan ukuran ruangan yang sempit, hal ini menyebabkan penumpukan arsip di dalam ruangan, Tidak adanya tenaga khusus seperti arsiparis yang menangani pengelolaan arsip dikantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) khususnya pada bidang PBB menyebabkan arsip tidak dikelola dengan baik. Ini tercermin dari data kepegawaian yang tidak menunjukkan adanya jabatan arsiparis khusus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Manajemen Kearsipan Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus PBB) masuk kategori kurang baik, dilihat dari tidak tersediannya fasilitas khusus untuk menjaga arsip menyebabkan standar pengelolaan sarana dan prasarana kearsipan masih belum di terapkan secara maksimal, yang mengindifikasikan perlunya peningkatan fasilitas dan tata kelola ruang arsip, (2) faktor penghambat antara lain tidak adanya fasilitas khusus untuk menjaga arsip, minimnya perhatian terhadap pengelolaan dan perawatan arsip kertas, tidak adanya tenaga ahli atau arsiparis yang memahami pengelolaan arsip secara professional, (3) faktor pendorong antara lain Pengelompokkan arsip untuk mempermudah penemuan dokumen, standar sistem penyimpanan yang di terapkan penulis memberikan saran Kepada kepala bidang PBB Diharapkan agar lebih memperhatikan keahlian pegawai dalam halpengelolaan kearsipan dengan memberikan kebijakan berupa peningkatan pengetahuan pegawai tentang manajemen kearsipan, kepada Sub bidang PBB diharapkan agar segera mengusulkan kebijakan penambahan pegawai arsiparis agar arsip bisa tenures dengan baik serta pengadaan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai dan teratur untuk menjaga arsip, kepada pegawai yang ditugasi mengelola arsip pada bidang PBB diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait pengelolaan kearsipan melalui pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.