IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2024 DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TROTOAR TERMINAL PANTAI HAMBAWANG

Abstract

Pemanfaatan trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) di Terminal Pantai Hambawang Barat masih menjadi persoalan dalam penataan ruang publik. Kondisi ini dipengaruhi oleh sosialisasi kebijakan yang belum merata, pengawasan yang belum optimal, serta keterbatasan personel penertiban. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2024 dalam penertiban PKL di trotoar Terminal Pantai Hambawang Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dipilih secara purposive sebanyak 13 orang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, bahan referensi, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum terlaksana secara optimal. Kendala utama meliputi penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya PPNS, fasilitas yang belum memadai, koordinasi antarinstansi yang masih perlu ditingkatkan, serta rendahnya kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku. Sementara itu, keberadaan regulasi dan kerja sama antarinstansi menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan penertiban. Maka dari itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, penyediaan sarana pendukung, serta sosialisasi yang lebih efektif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal.