IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SAMSAT BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI KASUS PAJAK ALAT BERAT)

Abstract

Pajak Alat Berat memegang peranan krusial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah, namun pelaksanaannya kerap terhambat oleh resistensi wajib pajak dalam melengkapi data, persepsi tarif yang memberatkan, hingga lemahnya penegakan sanksi hukum. Studi ini bertujuan mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 di UPPD Samsat Barabai dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Melalui analisis mendalam terhadap data observasi dan wawancara dari 13 informan terpilih. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member chek.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi tersebut secara umum telah terimplementasi cukup baik, terutama ditinjau dari kejelasan prosedur, struktur organisasi, dan dukungan lingkungan politik. Kendati demikian, tantangan serius masih ditemukan pada indikator pencapaian tujuan, kapasitas sumber daya manusia, serta komunikasi dan koordinasi yang dinilai kurang efektif dalam membangun pemahaman wajib pajak. Keberhasilan implementasi ini sejatinya didukung oleh legalitas yang kuat dan pembagian tugas yang terstruktur, namun di sisi lain menghadapi kendala signifikan berupa minimnya personel Satpol PP untuk penegakan aturan, absennya sinergi kerja sama antarinstansi, serta fluktuasi ekonomi perusahaan yang memperburuk kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih persuasif dan penguatan koordinasi agar hambatan ekonomi maupun sosial tidak lagi menjadi alasan penghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.