EFEKTIVITAS PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena, yaitu: Pelaksanaan kegiatan aktivasi IKD belum merata, Terdapat gangguan teknis dan koneksi jaringan internet yang tidak stabil serta proses aktivasi IKD belum bisa dilakukan secara mandiri, Terbatasnya fungsi IKD dalam memuat layanan dan informasi kependudukan masyarakat, serta Sosialiasi penerapan IKD belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan IKD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penentuan informan melalui purposive sampling sebanyak 15 orang. Analisis data  dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan IKD masih belum sepenuhnya efektif diukur berdasarkan indikator efektivitas menurut teori Campbell J.P, yaitu: pertama, sub variabel keberhasilan program dengan indikator pengetahuan program cukup efektif dan penerapan program kurang efektif; kedua, sub variabel keberhasilan sasaran dengan indikator sasaran program kurang efektif dan mekanisme mempertahankan sasaran cukup efektif; ketiga, sub variabel kepuasan terhadap program dengan indikator kepuasan pelaksanaan cukup efektif dan kualitas aplikasi kurang efektif; keempat, tingkat input dan tingkat output dengan indikator tingkat input cukup efektif dan tingkat output kurang efektif; kelima, sub variabel pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator transparansi dan penilaian program dinilai kurang efektif. Faktor pendukung meliputi kerja sama lintas sektor, kecukupan sumber daya, serta inovasi pelayanan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan teknologi, pola sosialisasi yang insidental, keterbatasan integrasi layanan, serta belum adanya pelatihan khusus bagi pegawai.