KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Abstract

Penelitian ini berdasarkan permasalaan yang tditemui penulis yaitu: Pertama, Kesediaan dan kualitas  alat saatmelakukan kunjungan lapangan. Kedua, Kurangnya disiplin pegawai. Ketiga, Pegawai tidak mampu  memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, potensi manfaat dari sistem digital yang  diterapkan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil  penelitian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Di Kabupaten  Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, cukup baik karena hasil dari penelitian menurut Hal teori kinerja  Menurut Robbins (Kristanti dan Pangastuti 37:2019) yaitu: Pertama, indikator kemampuan pegawai dalam  menyelesaikan tugas cukup baik karena sebagian pegawai negeri sipil kurang mempunyai kemampuan yang  cocok di teknologi terbaru atau inovasi baru, sehingga pegawai kurang dapat menyelesaikan tugasnya.  Kedua, indikator kreativitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sudah baik karena pegawai mempunyai  kreativitas. Ketiga, indikator jumlah tugas yang diselesaikan dalam periode tertentu sudah baik, karena  pegawai berusaha menyelesaikan pekerjaan. Keempat, indikator Kedisiplinan pegawai dalam kehadiran  cukup baik karena pegawai masih ada keterlambatan dalam kurun waktu ssebulan. Kelima, indikator  Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan sudah baik karena pegawai bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Keenam,  indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah baik. Ketujuh, Penggunaan sumber daya anggaran  sudah baik karena pegawai memaksimalkan anggaran yang ada. Kedelapan, Indikator penggunaan sarana  dan prasarana cukup baik, Kesembilan, indikator inisiatif pegawai dalam mengambil tindakan atau  keputusan sudah baik. Kesepuluh, Kepercayaan diri pegawai dalam menjalankan tugaas dan tanggung jawab  sudah baik. Adapun faktor penghambat yaitu, Pertama, Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan Program.  Kedua, minimnya pelatihan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan faktor pendukung yaitu,  Pertama, Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kedua, perencaan anggaran yang baik.